Oleh: Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si.
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT)
Komitmen untuk melakukan pembangunan, tentunya bukan hanya milik pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari semua komponen bangsa. Masa lalu sentralisasi pembangunan era Orde Baru, harus mampu dijadikan motivasi untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh, baik lintas sektoral, lintas wilayah maupun lintas bidang.
Salah satu komitmen yang dilakukan pemerintah sekarang adalah mendorong percepatan pembangunan khususnya di daerah-daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal. Data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menyebutkan, terdapat 38.232 (54,14%) kategori desa maju,yang terdiri dari 36.793 (52,03) kategori maju dan 1.493 (2,11%) kategori sangat maju. Sementara desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86%) yang terdiri dari 29.634 (41,97) kategori tertinggal dan 2.745 (3,89%) kategori sangat tertinggal. Ketimpangan inilah yang menjadi komitmen dari PDT untuk melakukan percepatan pembangunan desa tertinggal.
Semantara itu, fakta tentang desa tertingga menyebutkanbahwa, desa belum dapat dilalui mobil sebanyak 9.425 desa, desa belum ada sarana kesehatan sejumlah 20.435 desa, desa belum ada pasar permamen sebanyak 29.421 desa, besa belum ada listrik sebanyak 6.240 desa. Sementara rata-rata keluarga miskin di desar tertinggal adalah 46,44% dan IPN desa tertinggal sebesar 66,46.
Besarnya dispasitas antara desa maju dan desa tertinggal sebagaimana yang tersebut di atas, banyak disebabkan karena masing-masing sektor (departemen tekhnis) berjalan dengan sendiri-sendiri, pembangunan yang berjalan belum sepenuhnya partisipatoris, pembangunan desa yang belum terintegrasi serta kebijakan-kebijakan pembangunan desa belum optimal menekankan pro poor, pro job dan pro growth.
Serta kebijakan pembangunan yang belum mampu mengambarkan karakteristik dari desa tersebut. Artinya, keberagaman desa diasumsikan memiliki karakteristik yang sama. Kondisi yang demikian, menjadi amat wajar jika ketimpangan antara desa maju dan desa tertinggal menjadi semakin besar.
Pengalaman inilah yang menjadi dorongan bagi KPDT untuk menekankan percepatan pembangunan desa dengan pendekatan yang holistik (menyeluruh). Konsep yang ingin dikembangkan oleh KPDT adalah dengan menerapkan desa model, yakni konsep pembangunan desa dengan penetapan desa sebagai lokus dan fokus dari berbagai bentuk intervensi dari pemerintah yang dalam hal ini adalah KPDT.
Berdasarkan pengalaman di atas, kebijakan desa model dipisahkan berdasarkan beberapa karakteristik desa, yakni desa pulau-pulau kecil, desa pesisir, desa perbatasan dan desa pedalaman. Kodifikasi ini dijadikan sebagai media untuk mempermudah berbagai instrumen dan pendekatan pembangunan pada desa tersebut.
Dan, sesuai dengan tupoksi KPDT, yakni sebagai koordinasi dan fasilitasi, kebijakan desa model diharapkan mampu menjadi perekat bagi sistimatisasi pembangunan desa yang melibatkan semua sektor atau departemen tekhnis. Karena bagaimanapun kebutuhan bagi percepatan pembangunan desa mancakup semua bidang, yakni infrastruktur, ekonomi, pemerintahan, tekhnologi, sosial dan budaya, pendidikan, lingkungan, aksesibilitas/informasi, kesehatan dan berbagai layanan dasar lainnya.
Mengingat besarnya cakupan tersebut, serta kemampuan KPDT yang terbatas, maka peran departemen tekhnis menjadi amat vital. Disinilah pentingnya sinergi antara Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang berkewajiban untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan daerah tertinggal, serta menyelenggarakan operasionalisasi kebijakan dibidang bantuan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan demikian, sinergi dari semua stakeholder (baik pemerintah - departemen tekhnis dan KPDT -, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sendiri ) diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan bangsa, dimana desa menjadi komponen penting dari bangsa tersebut.
Dan, sasaran-sasaran strategis untuk berkurangnya desa tertinggal dan terisolir, berkurangnya indeks kemiskinan, meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditandai dengan terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja, berkembangnya perekonomian lokal masyarakat, kuatnya jaringan informasi dan ekonomi serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat. Dan tidak yang tidak kalah penting adalah percepatan rehabilitasi desa pasca konflik dan bencana alam dapat tercapai dalam waktu dekat. Jelas sudah, bangsa membangun bangsa tidak bisa meninggalkan pembangunan desa.
Pembangunan pedesaan bukan sekedar menjadikan sektor pertanian yang tradisional menjadi pertanian desa modern.
Pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan penguatan ekonomi, dengan menjadikan pertanian gurem (berteknologi rendah) ke pertanian maju. Ini berarti langkah-langkah pembangunan harus mampu menurunkan beban resiko petani dan pengusaha kecil dalam setiap usahanya. Masalah yang muncul kemudian, bahwa mereka dengan usaha kecilnya belum dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sehinggga cendrung mencari aman. Bahkan mereka cendrung mempertahankan tingkat usahanya yang lebih rendah dari pada mengubahnya tetapi mengambil resiko yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan pemerintah terutama pemerintah daerah dengan kebijakan yang pro petani, nelayan dan pengusaha kecil karena pada hakekatnya berjuta-juta petani, nelayan dan pengusaha kecil itulah yang masih menunggu tetasan hasil pembangunan. Mereka adalah kelompok mayoritas rakyat indonesia yang perlu segera diberdayakan.
Oleh karena itu, keberpihakan kepada ekonomi rakyat sangat diperlukan dan semakin mendesak untuk dioperasionalkan sesuai dengan sasaran pokok pembangunan pedesaan. Dengan serangkaian upaya untuk menyusun aturan main ekonomi yang adil, yaitu menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang sama derajatnya dengan usaha menengah dan besar, bukan berarti untuk memenangkan yang lemah, tetapi agar persaingan berjalan sehat dan seimbang antara ekonomi konglomerat yang minoritas dan ekonomi rakyat yang mayoritas.
Pada tataran ekonomi makro, pemberdayaan ekonomi rakyat harus disinergikan dengan sistem atau kebijakan pemerintah yang bersifat ekonomi kerakyatan, yaitu kebijakan atau sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, dibutuhkan prakondisi agar bisa sampai pada keadaan di mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus berjalan secara optimal. Prakondisi dimaksud Pertama, ketiadaan kesenjangan kemampuan dan produktifats antar pelaku ekonomi di desa. Kedua, kesempatan atau akses yang proporsional terhadap sumber dana dan daya antara pelaku-pelaku ekonomi di desa. Ketiga, adanya kemitraan antara antara sesama pelaku ekonomi di pedesaan.
Upaya penguatan ekonomi desa dilakukan dengan berbagai program atau kebijakan dengan menggunakan sektoral untuk memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan. Akan tetapi, banyak pihak melihat bahwa upaya tersebut belum mampu mencapai tujuan. Ketimpangan antar-golongan masyarakat dan antar willayah dirasakan makin melebar. Untuk mengatasi ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi diperlukan adanya kebijakan ekonomi yang jelas-jelas memihak kepada kepentingan masyarakat desa, dalam hal ini terutama petani dengan meningkatkan nilai tukar petani, kebijakan permodalan, pemasaran, kebebasan petani dalam memilih produksinya, informasi pasar bagi petani, kelembagaan petani yang lebih memperjuangkan petani dan peningkatan nilai tawar dari petani dengan adanya migrasi desa ke kota.
Banyak sekali terlihat bahwa program pemberdayaan ekonomi rakyat yang diadakan justru tidak menghasilkan kemadirian petani tapi malah menimbulkan ketergantungan baru dari masyarakat untuk senantiasa mendapatkan bantuan “cuma-cuma” dari pemerintah. Pengalaman menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan yang dirancang dengan metode partisipatif, namun karena masyarakat melihat adanya beberapa kegiatan pembangunan lain yang diperoleh secara gratis dan bahkan untuk sekedar duduk pun dibayar. Maka kegiatan pembangunan yang bersifat partisipatif tersebut akhirnya gagal total.
Upaya lain yang harus dilakukan dalam peningkatan ekonomi masyarakat adalah dengan melahirkan pemuda mandiri, mengingat kedudukan pemuda sangat strategis ditambah dengan jumlahnya yang banyak. Sehingga dengan adanya pembinaan terhadap generasi muda dengan karakteristik kepemudaannya yang identik dengan kreatifitas, kepeloporan, idealisme, belum terkena polusi mental, dengan rata-rata pendidikannya yang relatif baik, sehingga Kaum muda tidak perlu menunggu untuk menjadi pengganti dimasa yang akan datang. Tetapi kaum muda perlu diberi kesempatan untuk menjadi subyek dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan demikian, secara pribadi saya mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk berjuang bersama-sama untuk memberdayakan kaum muda karena dengan melahirkan pemuda yang mandiri diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan.
Aheruddin, S.E*
* Kandidat Magister Ilmu Ekonomi (M.E) Kajian Keuangan Daearah dari Universitas Brawijaya, Asal Air Suning KSB
Ubud - Obyek Wisata Bali
Ubud adalah sebuah desa kelurahan, membawahi 13 (tiga belas) banjar dinas yang terdiri dari 6 (enam) desa adat, termasuk kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan jarak 20 km dari kota Denpasar, Ubud dapat dicapai dalam 30 menit atau 15 menit dari kota Gianyar.
Dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Ubud memiliki udara lebih sejuk dari daerah dataran Bali asli selatan. Kelurahan Ubud berpenduduk sekitar 9.800 jiwa. Dengan lingkungan yang masih alami, daerah ini merupakan daerah sumber inspirasi bagi para seniman, termasuk seniman luar negeri, terutama seniman Eropa.
Ubud disamping memiliki alam yang indah, daerah ini juga merupakan sebuah desa budaya yang kaya dengan warisan sejarah para seniman besar, terutama para pelukis terkenal, misalnya I Gusti Nyoman Lempad (1862-1978), Anak Agung Gde Sobrat (1919-1992), I Gusti Made Deblog (1910-1986), kemudian disusul oleh yang lain seperti, I Gusti Ketut Kobot, Ida Bagus Made, Dewa Putu Bedil, Ida Bagus Rai dan lain sebagainya. Ketenaran para pelukis tersebut di atas ikut memberikan inspirasi terhadap para pelukis barat untuk berdomisili di desa Ubud.
Sekitar tahun 1920-an, dua pelukis Eropa yaitu Rudolf Bonnet dari negeri Belanda, dan Walter Spies dari Jerman menggoreskan sejarah baru perkembangan seni lukis di daerah Ubud. Kedua pelukis Eropa tersebut memperkenalkan teknik estetika Eropa terutama di bidang pencahayaan, bayangan, perspektif dan anatomi. Para pelukis lokal menyerap tehnik-tehnik baru yang sesuai dengan nilai dasar dan pikiran lokal dengan tetap mengambil tema tradisional sehingga mampu memberi identitas tersendiri dengan nama gaya Ubud atau Style Ubud.
Desa Ubud menjadi semakin terkenal sebagai daerah kelahiran para seniman lukis berkat adanya kerjasama antara Tjokordo Gde Agung Sukawati dengan Rudolf Bonnet untuk membentuk sebuah perkumpulan seniman dengan nama Pita Maha, yang juga ikut membidani lahirnya Pita Maha adalah Tjokordo Gde Raka Sukawati, I Gisti Nyoman Lempad pada tahun 1936. Pita Maha merupakan sebuah perkumpulan dan wadah untuk mendiskusikan masalah dan perkembangan seni lukis, serta untuk saling bertukar pikiran dan memperkenalkan hasil seni yang mereka miliki.
Dalam perkembangannya kemudian, atas prakarsa Ida Tjokordo Gde Agung Sukawati yang didukung oleh Rudolf Bonnet, pelukis kelahiran Nederland dan juga para pelukis setempat merencanakan mendirikan sebuah musium. Yayasan Ratna Wartha yang dibentuk sebelumnya diberikan tugas untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan museum tersebut. Pada tahun 1945 mulailah pembangunan museum itu yang mana peletakan batu pertama dilakukan oleh Perdana Menteri Ali Sustroamidjoyo. Dalam kurun waktu dua tahun, tepatnya pada tahun 1956 museum tersebut dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr.Moh.Yamin Sebagai daerah tujuan wisata, Ubud memiliki banyak objek yang menarik bagi wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara. Beberapa diantara objek tersebut adalah Puri Saren, yang terletak di Puri Ubud, pasar seni tradisional, Monkey Forest (Wenara Wana) dan museum.
Semoga Bermanfaat dan Tetap Semangat!
